Juni 16, 2021

Select your Top Menu from wp menus
papumashop

Pemerintah akan membatasi kepemilikan asing di Perbankan

Britama.com – Pemerintah Indonesia berencana menggulirkan rancangan revisi Undang-Undang Perbankan, terutama mengenai pasal-pasal terkait bank modal asing. Peraturan baru mengharuskan semua bank modal asing beroperasi dalam bentuk badan hukum perusahaan independen. Peraturan baru juga memberikan pembatasan terhadap proporsi kepemilikan saham yang dipegang oleh bank modal asing. Namun, pembatasan tersebut tidak akan mempengaruhi kepemilikan kuota saham modal asing.

Rancangan itu paling awal akan diterima DPR pada akhir bulan depan. Analis memaparkan, rancangan tersebut bernuansa proteksionisme dan mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia tengah berangsur-angsur memperketat pengontrolan terhadap bank modal asing.

Tokoh dari kantor hukum, American Max Law Firm mengatakan, pembatasan terhadap proporsi kepemilikan saham oleh bank modal asing yang tercantum dalam rancangan baru Undang-Undang Perbankan cukup mencemaskan para investor asing. Menurut UU Perbankan yang berlaku saat ini, investor asing bank modal asing boleh memegang saham maksimum sebesar 99 persen, namun proporsi tersebut menurut rancangan baru UU perbankan akan dibatasi hingga 40 persen. Gubernur Cabang Bank ANZ Indonesia mengeluhkan bahwa peraturan baru tidak memungkinkan bank modal asing memiliki kuasa penuh atas milik sendiri. Perubahan struktur kepemilikan saham akan mengakibatkan pihak asing kehilangan hak pengambilan keputusan dan akan menghalangi rencana operasi bisnisnya.

Setelah krisis moneter Asia pada tahun 1997, pemerintah Indonesia melakukan pengoptimalan dan privatisasi terhadap bank-bank dalam negeri, sementara menerapkan serangkaian hukum perbankan yang longgar dan bebas untuk menyerap modal asing dari luar negeri. Industri perbankan Indonesia berhasil melepaskan diri dari bayangan gelap krisis ekonomi setapak demi setapak sejak itu. Seiring dengan bertambahnya pangsa pasar bank-bank modal asing di Indonesia, saat ini pihak asing memegang 27 persen dana perbankan seluruh Indonesia. Sebanyak Rp24 triliun dana dikirim ke luar negeri per tahunnya, sehingga defisit neraca pembayaran internasional Indonesia semakin memburuk. Pasar yang terlalu terbuka telah menimbulkan kewaspadaan tinggi kalangan perbankan setempat. Rancangan baru saat ini disambut bank-bank setempat.

Destry Damayanti, ekonom utama Bank Mandiri Indonesia berpendapat, rancangan baru Undang-Undang Perbankan akan dapat melindungi bank dalam negeri agar bebas dari terpaan kegoncangan moneter dari luar. Sejumlah analis bependapat bahwa rancangan baru hukum perbankan akan memberikan dukungan tertentu bagi perbankan di dalam negeri sehingga mereka dapat menghadapi tantangan baru dalam proses pembangunan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan integrasi moneter.

Related posts