Desember 02, 2020

Select your Top Menu from wp menus
papumashop

Kuasa hukum JPFA menyangkal tuduhan kartel ayam

Britama.com – Kuasa hukum Japfa menyatakan keputusan KPPU kepada Japfa mengabaikan fakta bahwa tindakan afkir dini bibit ayam atau parent stock (PS) dilakukan atas perintah pemerintah, dalam hal ini Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian.

Keputusan sidang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi terhadap Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) dan Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) atas tuduhan melakukan kartel ayam.

Kuasa hukum Japfa menyatakan putusan ini telah mengabaikan fakta yang sebenarnya dan jauh dari prinsip keadilan, oleh karenanya patut diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.

Perlu diketahui, sebelumnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda senilai total Rp119,8 miliar kepada sejumlah perusahaan terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) di Indonesia pasca selesainya pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 02/KPPUI/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) di Indonesia.

KPPU menjatuhkan sanksi pada sejumlah perusahaan karena terbukti melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perusahaan tersebut antara lain CPIN, JPFA, Malindo Feedmill Tbk (MAIN), PT CJ-PIA, PT Taat Indah Bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, PT Hybro Indonesia, PT Wonokoyo Jaya Corporindo, CV Missouri, PT Reza Perkasa, dan PT Satwa Borneo Jaya. KPPU menyatakan perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan kesepakatan pemotongan atau pengafkiran induk ayam pedaging (parent stock) dan pemotongan hatchery egg final stock pada tahun 2015.

KPPU menjatuhkan denda kepada CPIN dan JPFA masing-masing sebesar Rp25 miliar, denda kepada MAIN sebesar Rp10,8 miliar, PT CJ-PIA sebesar Rp14,5 miliar, PT Taat Indah Bersinar sebesar Rp11,5 miliar, PT Cibadak Indah Sari Farm sebesar Rp5,3 miliar.

Kemudian kepada PT Hybro Indonesia sebesar Rp6,5 miliar, PT Wonokoyo Jaya Corporindo sebesar Rp10,8 miliar, CV Missouri dan PT Reza Perkasa masing-masing sebesar Rp1,2 miliar dan PT Satwa Borneo Jaya sebesar Rp8 miliar. (KPPU juga) menetapkan pembatalan perjanjian pengafkiran Parent Stock (PS) yang ditandatangani oleh Terlapor I sampai dengan Terlapor XII tanggal 14 September 2015.

Related posts