Oktober 25, 2020

Select your Top Menu from wp menus
papumashop

Pemerintah berencana hapus Pajak Bumi dan Bangunan

Britama.com – Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) meneruskan kajian mengenai penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan reformulasi Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Reformulasi NJOP sebagai bentuk pengendalian terhadap harga lahan tanah dan PBB merupakan bea yang dikenakan bagi subyek pajak. Subyek pajak yang masuk kategori akan mendapatkan penghapusan antara lain pekerja sektor informal , pensiunan Polri, TNI, veteran, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), rumah sosial dan penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasinonal berencana menghapus Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2016. Selama ini PBB sebenarnya adalah bea yang diwajibkan bagi subjek pajak, bukan pada objek pajak (nilai tanah dan bangunan) sehingga perlu mempertimbangkan pada kemampuan atau kesanggupan subjek pajak membayar PBB, yakni penghapusan atau keringanan.

Subjek pajak yang masuk kategori adalah pekerja sektor informal, pensiunan Polri dan TNI, para anggota veteran, penyandang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) rumah-rumah untuk kepentingan sosial seperti panti jompo dan panti asuhan.

Related posts