April 19, 2021

Select your Top Menu from wp menus
papumashop

23 Emiten dan/atau Perusahaan Publik Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan

britama.com, Jakarta, 16 Maret 2016: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: Kep-12/D.04/2016 tentang Penetapan Emiten atau Perusahaan Publik yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman.

Penerbitan keputusan tersebut didasarkan pada review atas kondisi-kondisi Emiten yang dapat dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor: 29/POJK.04/2015 tentang Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman.

Adapun dari 23 Emiten dan/atau Perusahaan Publik yang termuat dalam Daftar Emiten Atau Perusahaan Publik yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman terbagi menjadi dua kelompok kriteria, yaitu:

  1. Sejumlah 8 Emiten dan/atau Perusahaan Publik (Suba Indah Tbk (SUBA), Daya Sakti Unggul Corporindo Tbk (DSUC), Dayaindo Resources International Tbk (KARK), Bintuni Minaraya Tbk (BMRA), Daya Guna Samudera Tbk (DGSA), Infoasia Teknologi Global Tbk (IATG), Panca Wiratama Sakti Tbk (PWSI) dan Texmaco Jaya Tbk (TEJA).) memenuhi kriteria dengan kondisi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  2. Sejumlah 15 Emiten dan/atau Perusahaan Publik (Great River International Tbk (GRIV), Kasogi Internasional Tbk (GDWU), Super Mitory Utama Tbk (SUMI), Waniaindah Busana Tbk (JWJI), Astrijati Industri Rotan Indonesia Tbk (AIRI), Fiskar Agung Perkasa Tbk (FISK), Multi Sarana Rasa Agung Tbk (MSRA), Nasio Dutamitra Electrik Tbk, Textronic Permai Elektronic Tbk, Aster Dharma Industri Tbk (ASTR), Alter Abadi Tbk (ALDI), PT Inti Fasindo International, Jaka Inti Realtindo Tbk (JAKA), Manly Unitama Finance Tbk (MANY) dan Courts Indonesia Tbk (MACO). ) memenuhi kriteria memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 6 (enam) kondisi sebagai berikut:
  • Sudah tidak beroperasi secara penuh selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir;
  • Mendapatkan pembatasan kegiatan usaha dari pihak berwenang yang menyebabkan kelangsungan usaha terganggu selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir;
  • Mendapatkan pembekuan seluruh kegiatan usaha;
  • Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat melakukan korespondensi dengan Emiten atau Perusahaan Publik selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir;
  • Tidak terdapat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama yang dapat dihubungi selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  • Telah efektifnya penghapusan pencatatan Efek Emiten atau Perusahaan Publik di Bursa Efek.

Related posts